Kebebasan, Perlindungan Sosial, dan Etos Kerja di Era Digital

Dipublikasikan oleh admin pada

Di era digital ini kita menemukan kebebasan secara nyata. Digitalisasi telah memberikan kebebasan pada semua orang untuk mengekspresikan apapun, sesuatu hal yang tampaknya sulit terjadi beberapa abad silam. Sebagai sebuah kemajuan peradaban, era digital sebetulnya tidak hanya bicara arus informasi yang semakin dinamis, akan tetapi jauh lebih mendasar, era digital bicara tentang betapa mewahnya kebebasan yang sekarang dimiliki oleh para penduduknya.

Konkritnya, di era digital semua orang bebas membahasakan apapun. Tanpa melanggar batasan hukum dan norma yang menjadi garis batas, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berekspresi. Era digital tidak membagi penduduknya dalam strata sosial. Siapapun anda, semua punya hak yang sama untuk beraktualisasi. Batasan-batasan sosial yang dulu dikenal dalam ruang publik konvensional, semakin kabur dengan hadirnya ruang publik baru bernama jagat maya ini.

Saking signifikannya ruang publik baru ini, banyak gagasan lama yang harus diuji kembali. Salah satunya seperti apa yang sering diutarakan oleh Podcaster ternama Dedy Corbuzier, yang menyatakan bahwa sekolah di era sekarang bukan lagi aspek terpenting dari sisi pembelajaran. Argumennya dilandasi pada kenyataan bahwa untuk urusan ilmu, cyberspace sudah punya begitu banyak ruang belajar yang bisa dimanfaatkan setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Sudut yang subjektif tentunya.

Begitu pula untuk urusan cuan/ekonomi. Geger Ghozali dengan NFT-nya setidaknya memberi gambaran tentang betapa luasnya akses di jagat maya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Bekerja dengan gaji bulanan selayaknya pegawai atau karyawan di perusahaan, perlahan mulai bergeser dari cita-cita generasi milenial dan generasi z. Hal ini karena cuan yang dihasilkan oleh para content creator, influencer, dan public figure dengan aktivitas maya-nya jauh lebih menggiurkan. Dan setidaknya jauh lebih menyenangkan.

Kebebasan yang muncul dalam ruang digital akhirnya benar-benar telah menggeser spektrum kehidupan kita. Menariknya, jika ditelaah dalam perspektif kesejahteraan sosial, kondisi ini mungkin merupakan suatu keberkahan. Mengapa? Sebab terbukanya akses yang tercipta dalam jagat maya, telah membuka kebebasan bagi setiap orang untuk beraktualisasi dan mengembangkan penghidupan yang layak. Dimana kebebasan inilah yang sering didalilkan oleh para filsuf klasik, sebagai salah satu muatan yang dibutuhkan dalam tercapainya keadilan sosial.

Sebagaimana didalilkan oleh John Rawls, keadilan sosial berkaitan dengan perlindungan atas akses yang sama untuk kebebasan, hak, kesempatan, serta pengurusan kepentingan anggota masyarakat (Konsitusi Keadilan Sosial, 2018). Dalam konsep ini, jaminan atas kebebasan dianggap penting dalam konteks pemenuhan kesejahteraan, sebab kebebasan merupakan pangkal dari terciptanya peluang-peluang kesejahteraan yang berujung pada pemenuhan keadilan sosial. Semakin terbatas kesempatan seseorang mengakses peluang-peluang ekonomi, semakin sempit pula kesempatan orang tersebut mencapai level kesejahteraan yang memadai.

Maka tidak heran dengan luasnya akses kebebasan saat ini, begitu banyak kejutan sosial di era digital. Luasnya kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk digital, telah berhasil menciptakan level kesejahteraan baru. Banyak anak-anak muda berusia 20 sampai 30-an yang sudah mencapai kemakmuran finansial, ada yang menjadi jutawan bahkan menjadi miliarder. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka-mereka ini merupakan produk langsung dari ruang-ruang digital. Karena, selain memiliki kemampuan kreatif dan inovasi yang memadai, mereka telah berhasil mengambil keuntungan besar atas kebebasan yang ditawarkan oleh ruang digital.

Urgensi Perlindungan Sosial

Sekalipun demikian, kebebasan yang demikian rupanya perlu dilihat dengan kacamata berbeda oleh Negara. Sebab kenyataannya, peningkatan terhadap akses kebebasan beriringan dengan meningkatnya kerentanan pada kelompok tertentu. Ada sekelompok orang yang gagap dalam menyikapi kebebasan. Berbeda dengan kelompok sebelumnya yang berhasil mengonversi kesempatan menjadi kesejahteraan, ada sebagian kelompok lain yang tertinggal dalam usaha-usaha pemanfaatan kebebasan tersebut.

Kemajuan zaman jelas tidak mungkin dihadang. Akan tetapi di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan manfaat kesejahteraan yang adil kepada kelompok yang rentan atau berisiko sosial. Dalam konteks kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, setiap orang diinginkan untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu bentuk konkret persoalan ini didapati ketika pandemi Covid-19 mewabah. Jelas bahwa dampak paling signifikan dari pandemi adalah terbatasnya interaksi physical. Imbasnya, berbagai aktivitas ekonomi yang bersandar pada interaksi fisik tentu saja harus terganggu. Namun, bisa kita lihat ada sebagian pihak yang ternyata sukses melakukan improvisasi, dengan mengganti mode usahanya melalui digitalisasi sehingga bisa survive. Hanya saja, tidak sedikit pula kita miris melihat warga masyarakat yang terkapar tak berdaya menghadapi gangguan pandemi ini.

Kerentanan semacam ini tentu dilindungi oleh Undang-Undang. Pasal 14 UU 11 Tahun 2009 sudah konkret menyatakan bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial,  Negara wajib melakukan Perlindungan Sosial. Frasa ini tentu selalu harus dimaknai secara dinamis, bahwa dalam kondisi apapun, seluruh potensi kerentanan dan guncangan sosial yang dapat menyebabkan gangguan pada masyarakat harus ditangani oleh Negara.

Membangun Etos Kerja

Perlindungan sosial memang menjadi sisi yang tidak mungkin dilepaskan dalam konsep Negara Kesejahteraan. Bahwa seluruh upaya perlindungan sosial entah melalui bantuan sosial, jaminan sosial, atau bentuk lainnya ditujukan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi warga Indonesia khususnya kelompok rentan. Hanya saja, di era digital seperti sekarang, ada baiknya format perlindungan sosial juga ditujukan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas individu dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. Bukan sekedar bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Hal ini karena tidak semua kelompok yang rentan sosial itu, merupakan golongan yang tidak produktif. Terutama untuk persoalan kemiskinan. Survey Bank Dunia mendapati, bahwa faktor utama yang membentuk kemiskinan pada diri seseorang adalah kurangnya kerja keras (34%). Faktor ini menjadi dominan di antara beberapa faktor lain seperti, terlahir di keluarga miskin (22%), tidak punya bakat (9%), tidak beruntung (16%) dan juga tidak terdidik (11%).

Artinya faktor utama pembentuk level kesejahteraan yang rendah justru berasal dari faktor internal sendiri. Ketidakmauan untuk belajar, membangun relasi, mencoba peluang, atau rendah diri adalah salah sekian faktor yang sebetulnya punya pengaruh besar terhadap level kesejahteraan. Hal ini bisa jadi diperparah dengan perspektif keliru ketika menjadi bagian penerima bantuan sosial, bahwa hidupnya akan ditanggung oleh Negara.

Pembenahan paradigma dan etos kerja menjadi bagian yang tidak boleh luput dalam usaha-usaha pemenuhan kesejahteraan. Memang betul, jika pendekatan ekonomi melalui pemberian bantuan, santunan, atau bentuk lainnya mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan dasar warga masyarakat miskin. Namun tampaknya solusi itu bersifat jangka pendek.

Di era digital seperti saat ini, sudah selayaknya setiap orang didorong untuk bisa mendapatkan keterampilan ekonomi. Luasnya akses yang bisa dimanfaatkan setiap orang berbekal dengan gadget dan kuota internet, menjadi kesempatan emas untuk bisa meningkatkan level kesejahteraan. Tentunya memang butuh waktu yang tidak sedikit untuk itu. Tetapi rasanya, berkorban waktu sedikit lebih lama jauh lebih logis daripada terus menerus membebani keuangan negara dengan etos diri yang tidak mau berkembang.

Kategori: Opini

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.